Optimalisasi Program BLK, Fitriani Tekankan Pentingnya Peningkatan Fasilitas

SANGATTA, ETENSI.COM – Optimalisasi program Balai Latihan Kerja (BLK) di Kutai Timur (Kutim) menjadi perhatian serius bagi anggota DPRD Kutim, Fitriani. Ia mengungkapkan bahwa BLK yang seharusnya menjadi pusat pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat lokal masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat operasionalnya secara optimal.

Fitriani menyatakan bahwa keterbatasan fasilitas dan sumber daya menjadi hambatan utama dalam mencapai tujuan dari program BLK. “BLK seharusnya berfungsi sebagai sarana pelatihan kerja yang efektif bagi masyarakat lokal. Namun, saat ini masih terdapat banyak kendala, terutama terkait fasilitas yang kurang memadai dan kekurangan tenaga pengajar berkompeten,” ungkap Fitriani.

Ia menyoroti peran strategis BLK dalam meningkatkan keterampilan masyarakat, khususnya dalam menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat. Fitriani menegaskan bahwa pelatihan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sangat diperlukan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten. “Tanpa adanya fasilitas yang memadai, bagaimana mungkin kita bisa mencetak tenaga kerja yang terampil?” tambahnya.

Saat ini, BLK di Kutim masih kekurangan peralatan pelatihan dan tenaga pengajar yang berkompeten. “Peralatan pelatihan di BLK banyak yang sudah usang dan tidak mengikuti perkembangan teknologi terkini. Selain itu, jumlah instruktur yang ahli di bidangnya juga masih sangat minim,” jelas Fitriani.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Fitriani mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur segera mengambil langkah konkret, termasuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pengembangan BLK. Ia juga menekankan pentingnya pembaruan peralatan dan peningkatan kapasitas tenaga pengajar. “Pemerintah harus menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah ini dengan menyediakan anggaran yang memadai agar BLK dapat berfungsi optimal,” tegasnya.

Selain itu, Fitriani juga mengajak sektor swasta untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam pengembangan BLK. Menurutnya, kerjasama dengan sektor swasta bisa menjadi solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah. “Sektor swasta dapat berperan dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan tenaga pengajar yang berkompeten. Ini akan menjadi solusi yang menguntungkan bagi semua pihak,” katanya.

Dengan optimalisasi BLK, Fitriani berharap masyarakat Kutim dapat lebih siap bersaing di dunia kerja, yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah. “Dengan pelatihan yang tepat, masyarakat kita akan lebih siap memasuki dunia kerja, dan ini tentu akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah,” tutup Fitriani.

Pernyataan Fitriani ini menjadi panggilan bagi pemerintah dan semua pihak terkait untuk segera mengambil tindakan dalam meningkatkan kualitas BLK di Kutai Timur, guna memastikan masyarakat lokal mendapatkan pelatihan yang memadai dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. (Adv/*)