HMI dan KCW Dorong Kejati Kaltim Percepat Penuntasan Proyek Infrastruktur di Kutai Timur

SAMARINDA, ETENSI.COM, – Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kaltim-Kaltara mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk segera menuntaskan penyelidikan terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang diduga bermasalah di Kutai Timur.

Sejumlah proyek tersebut antara lain peningkatan saluran drainase Jalan Ery Suparjan Kenyamukan, peningkatan drainase Jalan Dayung-Sidodadi Ilham Maulana di Desa Singa Gembara, peningkatan Jalan Simpang 3 K. Camat-Km. 106, pembangunan Jembatan Bengalon, serta optimalisasi dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

“Kami menduga ada indikasi masalah dalam proyek-proyek tersebut, baik dari segi pelaksanaan maupun transparansi anggaran. Namun hingga saat ini, Kejari Kutai Timur belum menunjukkan langkah konkret dalam menindaklanjuti laporan yang sudah masuk,” tegas Ashan saat dihubungi wartawan. Dia menilai lambatnya respons Kejari KutainTimur menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat.

Ia menegaskan pihaknya akan terus mengawal kasus ini agar tidak terjadi pembiaran.

“Kami tidak ingin masyarakat menjadi korban dari proyek yang seharusnya memberikan manfaat, namun justru menyisakan masalah baru. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Ashan bilang, proyek-proyek tersebut menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, sehingga penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh.

“Satu proyek nilainya puluhan miliar, dan dampaknya juga besar bagi masyarakat. Jadi saya rasa wajar dan patut didukung apabila ada pemuda yang meminta percepatan penyelidikan dilakukan,” ujarnya.

Meskipun proyek-proyek tersebut masih dalam tahap pengawasan oleh kontraktor pelaksana untuk perbaikan jika diperlukan, Ashan menegaskan bahwa penyelidikan tetap harus dilakukan.

“Lebih cepat dilakukan lebih baik, agar tidak terjadi indikasi atau dugaan penghilangan barang bukti. Penyelidikan yang dilakukan juga diharapkan secara menyeluruh, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pemilihan kontraktor, hingga pelaksanaan pekerjaan. Jangan sampai ada nanti keluarga dari pejabat yang mengerjakan atau indikasi gratifikasi untuk mendapatkan proyek tersebut sehingga hasilnya tidak maksimal,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Kutai Timur Corruption Watch (KCW), Buyung Asmuran Nur juga menyoroti ketidakjelasan dalam penegakan hukum terhadap dugaan proyek bermasalah di Kutai Timur.

“Kita semakin bingung dengan proses penegakan hukum di Kutai Timur. Jika karena kurangnya alat bukti, ini adalah kesalahan APH (Aparat Penegak Hukum) dalam memahami apa itu alat bukti. Cukup bagi pelapor untuk memberikan kronologi dugaan korupsi, sementara penyidik yang berwenang mencari bukti,” tegas Buyung.

Menanggapi hal ini, Kasi Pidsus Kejari Kutai Timur, Michael F. Tambunan menjelaskan laporan awal terkait proyek-proyek tersebut memang masuk ke Kejati Kaltim. Pihaknya kemudian melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan (Puldata dan Pulbaket) saat pekerjaan masih berjalan.

“Awalnya laporan itu ke Kejati, lalu kami tindaklanjuti dengan Puldata Pulbaket, saat itu pekerjaan masih berjalan, dan sudah kami sampaikan juga laporan hasilnya ke Kejati,” jelasnya saat dikonfirmasi, Sabtu 1 Maret 2025.

Michael menambahkan tindak lanjut penyelidikan dilakukan dengan mengumpulkan data dan keterangan sebelum akhirnya dilaporkan ke Kejati Kaltim. Namun hingga kini belum ada kejelasan terkait langkah berikutnya dari Kejati. (*)